PROSES ADVOKASI SOSIAL SERIKAT PEKERJA LISTRIK AREA SOLORAYA DALAM PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA OUTSOURCING PT PLN

Dany Mustafa, NIM.: 16250034 (2020) PROSES ADVOKASI SOSIAL SERIKAT PEKERJA LISTRIK AREA SOLORAYA DALAM PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA OUTSOURCING PT PLN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROSES ADVOKASI SOSIAL SERIKAT PEKERJA LISTRIK AREA SOLORAYA DALAM PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA OUTSOURCING PT PLN) 16250034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PROSES ADVOKASI SOSIAL SERIKAT PEKERJA LISTRIK AREA SOLORAYA DALAM PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA OUTSOURCING PT PLN) 16250034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses advokasi sosial Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya dalam pemenuhan hak normatif pekerja outsourcing PT PLN. Pertanyaan tersebut berangkat dari sebuah masalah bahwa di balik buruknya jaminan hak normatif bagi pekerjapekerja di Indonesia, khususnya pekerja outsourcing, ternyata SPLAS masih bisa eksis dan berhasil memperjuangkan hak-hak anggotanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kualitatif deskriptif desain studi kasus. Informan terdiri atas 10 orang dengan rincian 7 pengurus SPLAS; 1 Koordinator F-SERBUK Korwil DIY dan Jawa Tengah; 1 Anggota Dewan Penasehat; dan 1 Anggota Biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan hak bagi anggota-anggota SPLAS ternyata buruk. Hal tersebut ditandai dengan tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak normatif. Namun, SPLAS berhasil memperjuangkan hak-hak tersebut dengan advokasi sosial (non-litigasi), khususnya pada kasus utama: BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun; Pelaporan Upah ke BPJS Ketenagakerjaan; dan DPLK. Proses advokasi sosialnya berupa: 1) Memilih isu strategis melalui rapat bulanan; 2) Membangun opini dan fakta di internal serikat; 3) Memahami sistem kebijakan publik bersama anggota-anggota; 4) Membangun koalisi atau sekutu dengan teknik relasi dan karisma individu. Tepatnya ke Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan F-SERBUK; 5) Merancang sasaran perubahan kebijakan dan taktik yang cenderung proaktif (elegan); 6) Mempengaruhi pembuat kebijakan melalui mediasi dan lobi-lobi; 7) Memantau dan menilai gerakan melalui system saling kontrol. Dalam prosesnya, pengurus sebagai penggerak bisa mengelola watak-watak khas wong cilik (anggotanya). Sehingga watak-watak tersebut lebih banyak menjadi pendukung daripada penghambat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item