PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF SIYSAH DUSTURIYAH

Said Prawiro, NIM.: 16370064 (2020) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF SIYSAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF SIYSAH DUSTURIYAH) 16370064_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF SIYSAH DUSTURIYAH) 16370064_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang diadakan seraca bersamaan. Hal itu berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Adapun alasan pemilihan legislatif diselenggarakan terlebih dahulu salah satunya ialah agar Majelis Pemusawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Sebab Majelas Pemusawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara lansung oleh rakyat melalui pemilu. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 meyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan terpisah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselengaran secara bersamaan. Selain itu alasan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dilaksanakan serentak bertujuan menghemat pembiayan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, mencegah politisisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintah. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan dan status politik sistem pemilu di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana kedudukan sistem presidensial yang diamanatkan secara langsung oleh konstitusi setelah pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang diselenggarakan secara serentak. Selain itu bagaimana pandangan siyāsah dustūriyah melihat sistem pemilihan umum sebagai alat untuk menentukan seorang pemimpin apakah sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item