STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Aji Baskoro, NIM.: 16370066 (2020) STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH) 16370066_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH) 16370066_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Hubungan warga negara dan negara selalu mengalami dinamika. TIdak sedikit terjadi gesekan antara keduanya. Salah satu yang terjadi adalah problematika terkait dengan warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI yang tergabung dalam kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Pemerintah Indonesia berencana melarang para WNI yang tergabung dalam kelompok tersebut untuk Kembali pulang ke tanah air. Hal ini dikarenakan pemerintah menyatakan bahwa para WNI yang telah tergabung dalam kelompok ISIS telah hilang kewarganegaraannya. Artinya mereka dinyatakan stateless oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Wacana tersebut menuai pros and cons dari dalam negeri. Pasalnya tidak sedikit dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang juga merupakan korban dari keluarga mereka. Terdapat sekitar 600 WNI eks ISIS masih berada di luar negeri dengan jumlah 47 orang berstatus sebagai tahanan. Sementara itu, sekitar 553 WNI lainnya berada di kamp pengungsian. Melihat problematika tersebut menarik penyususn untuk meneliti lebih jaluh. Formulasi problem dari penelitian adalah bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam kaca mata siyasah dusturiyyah dan agaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS Menurut Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dua rumusan masalah tersebut menjadi kunci problematika para WNI yang tergabung dalam ISIS. Sebab, masalah yang utama adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode library research, bersifat deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (statue approach). Data yang digunakan yakni perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai hak atas status kewarganegaraan, seperti Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, data sekunder lain seperti buku, jurnal, artikel yang relevan juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa status kewarganegaraan merupakan salah satu hak dasar (fundamental rights) yang wajib dimiliki oleh seseorang. Hak ini memiliki implikasi terhadap status hukum, hak dan juga kewajiban seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. WNI yang tegabung ke dalam kelompok ISIS masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Wacana pemerintah Indonesia yang menolak dan menyatakan status kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh para WNI eks ISIS tidak senada dengan diya>sah dustu>riyyah. Namun perlu digaris bawahi juga bahwa para WNI tersebut harus bertaubat dan kembali taat kepada pemerintahan Indonesia apabila mereka ingin kembali menjadi WNI. Selain itu juga melanggar hak asasi manusia, baik diatur dalam konvensi-konvensi internasional maupun konstitusi serta undang-undang organic lainnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item