PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF SIYASAH

Irfan Hidayat, NIM.: 14370034 (2020) PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF SIYASAH) 14370034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PROSES BERPERKARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM PERSPEKTIF SIYASAH) 14370034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi kekhawatiran masyarakat, baik itu korban pelanggaran HAM maupun masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kekhawatiran itu dikarenakan belum maksimalnya lembaga yang dibentuk negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atas amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini Pengadilan HAM belum dapat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi di Indonesia baik itu yang terjadi di era Orde Baru maupun pada era Reformasi sampai sekarang ini. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji bagaimana siyasah dusturiyyah memandang legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan apakah proses berperkara di Pengadilan HAM Indonesia sudah memenuhi azas-azas siyasah qaḍa’iyyah. Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur lainnya yang membahas tentang siyasah dusturiyyah, dan siyasah qaḍa’iyyah, Hak Asasi Manusia dan peradilan Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyyah yang digunakan untuk menganalisis proses legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan teori siyasah qaḍa’iyyah yang digunakan untuk menganalisis proses berperkara di pengadilan HAM. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah bentuk tanggungjawab negara dalam menjamin Hak Asasi Manusia yang diamanatkan konstitusi. Di lain sisi, aturan mengenai Pengadilan HAM sangat diperlukan mengingat maraknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun keberadaan Pengadilan HAM ini masih terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan belum terjaminnya keadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, tidak terpenuhinya unsur-unsur al-sulthah at- tasyri’iyyah dalam proses legislasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga praktik berperkara yang belum memenuhi azas-azas siyasah qaḍa’iyyah. Dengan kata lain, Pengadilan HAM Indonesia belum mampu menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item