PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PASIEN REHABILITASI NARKOBA TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER (STUDI KASUS APOTEK BESI SLEMAN)

M. Haidar Hakim, NIM.: 13340089 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PASIEN REHABILITASI NARKOBA TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER (STUDI KASUS APOTEK BESI SLEMAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PASIEN REHABILITASI NARKOBA TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER (STUDI KASUS APOTEK BESI SLEMAN))
13340089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PASIEN REHABILITASI NARKOBA TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER (STUDI KASUS APOTEK BESI SLEMAN))
13340089_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien rehabilitasi terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh apoteker yang lalai dalam memberikan resep obat kepada pasien rehabilitasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotekmenjelaskan bahwa apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Di samping itu, penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.Pemberian obat dari apoteker kepada pasien, ada standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh apoteker yang bersangkutan.Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Hubungan konsumen dan apotek sebagai pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam sudut pandang hukum perdata, gugatan yang mungkin dilakukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau onrechmatgedaad.PMH didasarkan pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh apoteker karena didasarkan kewajiban hukum apoteker.Hal yang terpentinguntuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi adalahkriteria untuk menjawab sejauh mana apoteker telah melakukanupaya atau ikhtiar secara optimal atau yang terbaik dalam upaya pemberian obat rehabilitasi sesuai dengan resep dokter.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Apotek, Apoteker, Konsumen, Pasien, Rehabilitasi, Narkoba
Subjects: Hukum Islam > Ekonomi - Masalah Hukum
Psikotropika - Narkotika
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Muh Khabib SIP.
Date Deposited: 18 Jun 2021 14:40
Last Modified: 18 Jun 2021 14:40
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42489

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum