TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

ZULFA RAIHANATIN - NIM. 03380474, (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (312kB)

Abstract

Pada dekade terakhir ini, lembaga ekonomi Syari'ah di Indonesia mulai mendapatkan posisi yang strategis dan diterima masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan syari'ah, bank-bank konvensional mulai memberikan alternatif lain bagi para nasabah dengan mendirikan bank-bank berbasis syari'ah. Di tengah kondisi ekonomi dunia yang baru saja terguncang dan mengalami ketidak-stabilan, kehadiran lembaga keuangan syari'ah semakin diminati, menyusul adanya fenomena bahwa lembaga keuangan syari'ah memiliki resistensi lebih tinggi terhadap krisis dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak didirikan adalah BMT, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah ini tak kalah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya terutama dalam menggarap sektor riil yang lebih terjangkau oleh masyarakat menegah. Penelitian ini berkonsentrasi pada yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang. Ada tiga permasalahan yang menjadi tinjauan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat, yaitu segi obyek, segi perwakilan dan segi shigat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan analisis data yang telah terhimpun, penyusun sampai pada kesimpulan bahwa, ada beberapa ketentuan dalam akad murabahah yang belum terpenuhi oleh pembiayaan murabahah di BMT Bina Insani, antara lain adalah ketiadaan obyek akad (benda yang diperjual belikan) pada saat terjadi akad murabahah dan status kepemilikan benda yang belum sepenuhnya menjadi hak BMT Bina Insani yang bertindak sebagai penjual. Adapun pemenuhan ketentuan-ketentuan murabahah yang lain secara umum telah terpenuhi, harapan penyusun adalah agar pembiayaan murabahah yang ada di BMT Bina Insani Pringapus Semarang lebih memperhatikan pemenuhan ketentuan dan syarat akad murabahah menurut hukum Islam, disamping sebagai usaha mengembangtumbuhkan lembaga, juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam hal mengaplikasikan norma-norma agama yang mengatur segala bentuk aktifitas mukallaf termasuk bermuamalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item