HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)

MUHAMMAD WILDAN ARFAN, NIM. 18203010063 (2021) HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH). Masters thesis, PASCASARJANA.

Preview	Text (HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PE) 18203010063_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PE) 18203010063_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya beberapa pasal yang tecantum di dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD. Beberapa pasal di dalam UU tersebut mengatur mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana Perspektif Siyâsah Dustûriyyah menganai hak imunitas anggota DPR? Pada rumusan masalah tersebut penulis menjelaskan mengenai hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan perspektif Siyâsah Dustûriyyah. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud adalah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta hasil penelitian lainnya kemudian dianalisa menggunakan metode Deskriptif-Analitis. Hasil dari penelitian tesis ini adalah konsep hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 yaitu Pasal 73 ayat (3) Lembaga DPR diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara paksa terhadap setiap orang yang tidak hadir di dalam rapat DPR setelah dipanggil berturut-turut selama 3 kali tanpa alasan yang patut dan sah. Dengan meminta kepada pihak Kepolisian kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa diwajibkan kepada pihak Kepolisian untuk memenuhi permintaan DPR. Selanjutnya Pasal 122 huruf l yaitu Lembaga DPR diberikan kewenangan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dan selanjutnya adalah Pasal 245 yang berisi ketentuan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tindak pidana yang tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden dan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Apabila ketentuan tersebut ditinjau berdasarkan konsep Siyâsah Dustûriyyah dirasa tidak mewujudkan prinsip keadilan dan tidak membawa kemaslahatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item