PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Najib, NIM.: 13360084 (2020) PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM ISLAM) 13360084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (11MB) | Preview
	Text (PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM ISLAM) 13360084_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wadah demokrasi bagi semua warga negara. Setiap warga negara memiliki hak politik memilih di pemilu. Salah satu perdebatan yang senantiasa muncul dalam setiap proses pemilihan umum di Indonesia adalah terkait hak politik orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa difabel mental merupakan terganggunya fungsi pikir, perilaku dan emosi yang jenisnya beragam. Partisipasi difabel mental dalam pemilihan umum masih mendapatkan stigma tidak layak dalam partisipasinya menggunakan hak-hak politik. Padahal dalam perlindungan hak-hak asasi, termasuk hak-hak politik difabel mental telah dilindungi oleh hukum, yakni UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 difabel mental sebagai subjek hukum yang memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu tanpa disertai pendampingan. Adapun hukum Islam difabel mental juga sebagai subjek hukum/dibebani hukum (taklif) yang harus disertai wali dalam pemilu. Dalam konteks itulah penyusun tertarik meneliti perbedaan hukum dari kedua hukum tersebut, dengan tujuan membandingkan antara keduanya dengan asumsi bahwa kedua hukum tersebut penting untuk penegakkan HAM difabel mental sebagai pemilih pada pemilu di Indonesia. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode penelitian library research, menelaah data melalui buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan tersebut dipilih dengan tujuan untuk memaparkan, menganalisis sekaligus membandingkan secara detail dan sistematis antara kedua variabel hukum yang menjadi objek penelitian ini. Pendekatan HAM juga digunakan dalam analsis penelitian ini, dengan tujuan menjelaskan pokok masalah hak asasi difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik UU No. 8 Tahun 2016 maupun hukum Islam sama-sama melindungi dan menjamin hak asasi dan hak politik difabel mental, hak untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilu.UU No. 8 Tahun 2016 dalam implementasinya hanya sebatas prosedural, masih ada seperangkat hukum dari KPU yang harus dipenuhi, yaitu PKPU No. 11 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki surat keterangan, identitas, dan alamat tempat tinggal jelas dan surat dokter. Sedangkan hukum Islam memandang difabel mental sebagai subjek hukum, ahliyyatul adâ’ nâqisah (cakap hukum yang lemah) telah pulih kesadarannya dan dapat persetujuan wali. Perbedaan UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam adalah kecakapan hukum UU No. 8 Tahun 2016 didapat melalui pengadilan sedangkan hukum Islam melalui kondisi kesadarannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item