FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009– 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI’I

Susilo Ramadhan, NIM.: 13370032 (2020) FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009– 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI’I. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009– 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI’I) 13370032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (15MB) | Preview
	Text (FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009– 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI’I) 13370032_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (43MB) | Request a copy

Abstract

Sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah acapkali menjadi masalah klasik dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Kabupaten. Peneliti ingin menemukan apakah sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat terwujud melalui Fungsi Legislas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dimana implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini adalah dalam menyusun Peraturan Daerah di Kabupaten Kudus pada Periode 2009-2014, kemudian ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Untuk kemudian data-informasi yang diperoleh direduksi, disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai masalah yang ada. Untuk kemudian disajikan dan kami analisis dengan mengunakan Teori “Good Governance” (Pemerintahan yang Baik), Teori Norma Hukum Menurut Hans Kelsen dan perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i. Setelah dilakukan diteliti, di analisa mendalam, Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 belum optimal, dikarenakan menurut salah satu sumber yang kami wawancarai yang bernama H. Mochammad Ma’roef Sutarwi dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut : 1. Bertabrakan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya; 2. Pro dan kontra di masyarakat; 3. Jenjang Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang berbeda-beda. Menurut beliau, solusi dari dari hambatan dalam melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2000-0214 adalah sebagai berikut : 1. “Public Hearing” (Diskusi Publik) harus dilakukan; 2. Perlu pendalaman yang membutuhkan waktu; iii 3. Kunjungan ke daerah-daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tersebut Dari Periode 2009-2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus hanya menghasilkan 3 (tiga) buah saja Peraturan Daerah Inisiatif yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Madrasah Diniyyah Takmiliyah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Warung Internet. Hal ini menunjukkan bahwa Fungsi Legisalsi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 belum optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item