PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)

MUHAMAD AROFAH - NIM. 04370057, (2010) PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (466kB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 memberikan sanksi yang sama kepada pelaku percobaan korupsi, ini merupakan aturan khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi tanpa ada pengecualian. Kalau diperhatikan dalam hukum pidana Islam bahwa percobaan baik dari segi unsur-unsur maupun sistem pemidanaan tidaklah berbeda, namun orang yang melakukan percobaan tindak pidana tetapi tidak sampai selesai maka tidaklah dijatuhi sanksi yang sama dengan orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi, diberikan hukuman ta'zir. Maka dari itu sanksi yang diterapkan dalam pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang meberikan sanksi yang sama, tidak serta-merta bisa diterima begitu saja. Tetapi harus dikaji dan diteliti lebih mendalam sehingga nantinya tujuan hukum yang diciptakan mengandung mashlahat kepada masyarakat. Meskipun diketahui bahwa hukum diciptakan kerena kebutuhan masyarakat itu sendiri atas problem yang muncul dalam masyarakat yang membutuhkan ketetapan hukum. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dan analisis terhadap percobaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 ditinjau dari hukum pidana Islam dengan menggunakan pendekatan normatif syar`i, yang diambil dari data kualitatif, dan dianalisis dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Dari hasil penelitin yang telah penyusun lakukan, dapat diketahui bahwa memberikan sanksi pidana pada pelaku percobaan tindak pidana korupsi sama dengan orang yang telah menyelesaikan tindak pidana korupsi bertentang dengan hukum pidana Islam. Karena pada dasarnya unsur-unsur dan sistem pemidanaan tindak pidana percobaan, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana korupsi tidaklah berbeda, meskipun percobaan temasuk katagori jarimah ta'zir, yang ketentuan berat-ringannya hukuman merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkan sanksinya, ini tentu saja tidak diberikan kebebasan secara mutlak, yang dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tetapi harus berpegang pada ketentutuan umum, karena tindak pidana percobaan korupsi belum tentu ada kerugian negara hal ini demi untuk mewujudkan kepastian hukum pada terpidana sehingga mencapai keadilan. Selain itu juga apabila dipersamakan sanksinya maka akan ada dorongan untuk menyelesaikan perbuatan seseorang apabila telah memulai perbuatannya, karena sudah berhak atas dirinya akan hukuman penuh sehingga tujuan ta'zir, mencegah dan mendidik tidak terwujud bahkan lebih jauh kemaslahatan umat tidak akan tercapai.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item