PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

NAZILATURROHMAH FATMI FADHILA, NIM.: 16380059 (2020) PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta))
16380059_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta))
16380059_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen pengguna kosmetik, terlebih kosmetik sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang harus dipenuhi. Saat ini banyak beredar kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan Maqashid Syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara dan data skunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk teks deskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori Maqashid Syari’ah bahwa demi keamanan konsumen dari produk kosmetik ilegal dan menghilangkan kemungkinan kerugian yang dialami konsumen maka produsen diwajibkan mengedarkan produk kosmetik yang aman. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku konsumen akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, dan ganti rugi Berdasarkan teori kesadaran hukum, kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Masyarakat lebih tertarik dengan produk kosmetik yang dijual dengan harga murah dan kurang menyeleksi produk kosmetik yang dapat membahayakan diri sendiri. Kata Kunci : Kosmetik Tanpa Izin Edar, Maqashid Syari’ah, Hukum Perlindungan Konsumen, Kesadaran Hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., M.Si
Uncontrolled Keywords: Kosmetik Tanpa Izin Edar, Maqashid Syari’ah, Hukum Perlindungan Konsumen, Kesadaran Hukum.
Subjects: Ekonomi Syariah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syari'ah (S-1)
Depositing User: S.Sos. WIDYASTUTI KARTINI
Date Deposited: 24 Sep 2021 15:31
Last Modified: 24 Sep 2021 15:31
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44751

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum