KEBIJAKAN PEMDA SLEMAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILPRES 2019

Sandea Yahya Angkasa, NIM.: 14370065 (2020) KEBIJAKAN PEMDA SLEMAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILPRES 2019. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN PEMDA SLEMAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILPRES 2019)
14370065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN PEMDA SLEMAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILPRES 2019)
14370065_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara tetap melekat pada mereka. Tetapi keterbatasan yang mereka miliki membuatnya diberikan jalur khusus dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban oleh negara. Hak-hak mereka telah diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sehingga mereka punya perlakuan khusus namun dalam batas yang wajar. Salah satunya adalah hak politik dalam memilih. Penyandang disabilitas grahita misalnya, mereka diberikan fasilitas khusus sesuai dengan disabilitasnya, seperti dibantu dalam menjalani prosedur pemilihan. Namun dalam implementasinya beberapa tempat tidak memperhatikan bagian tersebut. Terlihat sepele tetapi itu penting karena telah diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019. Lalu bagaimana siyasah syar‟iyyah memandang kebijakan Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif-kualitatif. Pencarian dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang bersifat terstruktur-terbuka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan Pemda Sleman terhadap hak politik disabilitas grahita dalam pilpres tahun 2019 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip memenuhi hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak musyawarah, dan hak mengangkat para pejabat dari siyasah syar‟iyyah. Akan tetapi dalam pelaksaannya masih belum optimal karena masih ada kendala yang diterima oleh disabilitas grahita, yaitu pendataan yang kurang valid dikarenakan tidak sama antara data pemutakhiran dengan data lapangan. Kurangnya kerja sama dari pihak keluarga disabilitas grahita sehingga mengakibatkan tidak bisa memilih, tidak tahu informasi untuk mengurus surat A5, dan tidak bisa memilih karena tidak segera didaftarkan untuk pembuatan KTP.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Ocktoberrinsyah, M.AG
Uncontrolled Keywords: kaum difabel; disabilitas grahita; pemilu
Subjects: DISABILITAS
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id]
Date Deposited: 01 Oct 2021 11:45
Last Modified: 01 Oct 2021 11:45
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44900

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum