KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH KAB GRESIK (PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)

Muhammad Fa'iz Akbar, NIM.: 16370014 (2021) KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH KAB GRESIK (PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH KAB GRESIK (PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)) 16370014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH KAB GRESIK (PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)) 16370014_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy

Abstract

Pada tanggal 31 Desember 2018 diundangkan Perda Kabupaten Gresik No 12 Tahun 2018 tentang BPD yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik, yang menjadi awal baru bagi birokrasi BPD di Kab Gresik dalam mereformasi tugas, hak, dan kewajibannya dalam ranah pengukuhan legalitas, karena dalam mengurus suatu desa tidak cukup hanya satu birokrasi yang bergerak, setidaknya ada pengawasan yang dapat menegakkan hak-hak masyarakat supaya terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga kesejahteraan dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan terfokus pada pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa menurut Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan di Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik, yang bertujuan untuk menjelaskan tugas BPD selaku badan legislatif desa dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan ketua BPD dan masyarakat, yang dilanjutkan dengan pengamatan (observasi) dari hasil kinerja Pemerintahan Desa, dengan diperkuat hasil dokumentasi yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif dan mengkolaborasikannya dengan fakta yang ada di lapangan, Penelitian ini menggunakan teori kewenangan khususnya mentelaah kewenangan BPD dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, penelitian ini menggunakan teori Maslahah Mursalah sebagai bentuk analisis dalam sudut pandang kaidah Islam. Teori Maslahah Mursalah digunakan untuk mentelaah unsur-unsur kemaslahatan atas kewenangan BPD dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga dua teori ini saling berkesinambungan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan BPD terkait monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan Perda No 12 tahun 2018, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas umum yang memadahi dan terealisasinya Peraturan Desa yang telah tersusun. serta dengan adanya BUMDes, sehingga unsur kemaslahatan bagi masyarakat telah terpenuhi. Maka dari itu secara umum kewenangan BPD di Desa Kemangi sudah memenuhi unsur yang termaktub dalam Perda No 12 tahun 2018 dan telah memenuhi prinsip Maslahah Mursalah. Kata kunci: Peraturan Daerah, Kewenangan, dan Maslahah Mursalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item