URGENSI WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Aida Rahmany, NIM.: 16370024 (2020) URGENSI WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (URGENSI WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 16370024_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (URGENSI WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 16370024_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang Undang No.11 Tahun 2006 telah membuka jalan bagi Aceh untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat Aceh. Pasal 1 angka (17) UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Untuk memperkuat keberadaan Lembaga Wali Nanggroe tersebut, maka Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membentuk Qanun Wali Nanggroe yang terdiri dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe serta Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lmebaga Wali Nanggroe. Wali Nanggroe yang semula adalah harapan besar bagi rakyat Aceh ternnyata mengundang banyak kontroversi salah satunya mengenai kewenangan lembaga ini yang banyak ditentang oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana urgensi dari lembaga Wali Nanggroe ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan memanfaatkan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun sumber sumber lain yang relevan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Siyasah Dusturiyah sebagai grand teori. Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan yang dimiliki Wali Nanggroe tentu memiliki urgensitasnya sendiri dalam hal sebagai lembaga yang memiliki fungsi Yudikatif, Legislatif maupun Eksekutif terutama bagi pembagunan Aceh. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam pembentukannya belum memenuhi keingingan rakyat Aceh serta belum sesuai dengan prinsip atau asas dalam pembuatan kebijakan dalam Islam. Sehingga kehadiran lembaga ini pada akhirnya malah menimbukan gejolak di dalam masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan ketidakmampuan Wali Nanggroe untuk mengimplementasikan semua tugas dan wewenangnya yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan dari lembaga ini.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item