TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK

Musfira Rahmi, NIM.: 17103050028 (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK) 17103050028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK) 17103050028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (904kB) | Request a copy

Abstract

Nafkah iddah dan mut’ah diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam. Undang-undang menyebut nafkah iddah dan mutah sebagai biaya penghidupan yang diberikan suami kepada mantan istri yang dicerainya. Hukum Islam menyebutkan bahwa pemberian nafkah kepada istri setelah diceraikan bersifat wajib dan bertujuan untuk menyenangkan hati istri yang dicerai. Hakim di pengadilan wajib menentukan jumlah kadar nafkah iddah dan mut’ah dengan pertimbangan kesanggupan suami. Perkara cerai talak nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tidak mencantumkan amar putusan mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah sedangkan dalam dalil permohonannya istri sudah memenuhi syarat-syarat mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu skripsi ini akan meneliti bagaimana penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah dan tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs yang tidak mencantumkan amar putusan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah perkara cerai talak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library-research dengan pengumpulan data berupa dokumentasi, kajian kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dengan maksud hukum nafkah iddah dan mut’ah secara jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan-aturan mengenai nafkah iddah dan mut’ah memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam sebagai pokok acuan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs didapat bahwa hakim selain memiliki pertimbangan hukum tertulis juga memiliki pertimbangan yang menyangkut kemaslahatan dari para pencari hukum. Dalam perkara ini hakim memutus secara verstek karena istri sebagai pihak termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah datang menghadap ke pengadilan. Menurut tinjauan yuridis hal ini boleh saja karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang penjatuhan hukuman lain terhadap putusan verstek, namun dalam hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal putusan verstek hal ini kurang sejalan karena disebutkan dalam syari’at mantan istri yang diceraikan wajib menerima nafkah iddah dan mut’ah kecuali dalam keadaan yang tidak dapat menerima nafkah tersebut. Kata Kunci : Nafkah Iddah dan Mut’ah, Cerai Talak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item