URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Herni Suparti, NIM.: 17103070037 (2021) URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH) 17103070037_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH) 17103070037_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang sering disingkat dengan BPIP merupakan lembaga yang dibentuk sebagai revitalisasi Pancasila. Keberadaan badan ini menggantikan lembaga terdahulu yang dirasa belum dapat memenuhi maksud dari pembentukan badan tersebut. BPIP hadir untuk mewadahi apabila terjadi pelanggaran khususnya mengenai Pancasila yang tidak dapat diakomodir oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Namun demikian, keberadaan badan ini banyak sekali terjadi pro kontra di tengah masyarakat, terlebih dasar pembentukannya yang dirasa kurang kuat yakni menggunakan Perpres No 7 Tahun 2018. Padahal, apabila dilihat sebagai lembaga yang melindungi dasar Negara yakni Pancasila harapan saat pembentukannya langsung diwadahi oleh minimal setara dengan Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar. Tentu, hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana urgensi dari keberadaan badan tersebut sekaligus dengan dasar pembentukan menggunakan Peraturan Presiden yang sering disebut sebagai peraturan yang bisa saja disalahgunakan karena wewenang dari presiden. Penelitian ini menggunakan perspektif Siyāsah Dustūriyyah dan menggunakan teori pemisahan kekuasaan untuk mengetahui urgensi dari peraturan dan badan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ialah library research atau penelitian kepustakaan yakni menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini ialah keberadaan peraturan yang digunakan sebagai landasan seharusnya sejak awal menggunakan Undang-Undang karena Pancasila sendiri merupakan dasar Negara Indonesia. Namun, apabila dirasa Pancasila sudah melekat pada tiap individu masyarakat Indonesia, sekaligus untuk meminimalisir keberadaan lembaga dan menghemat pengeluaran maka lembaga tersebut tidak perlu untuk dibentuk dan permasalahan mengenai pelanggaran Pancasila dapat ditangani oleh lembaga lain yang terkait atau langsung ditangani oleh Presiden. Namun demikian, apabila keberadaan lembaga tersebut tetap harus ada, maka ada baiknya diisi oleh orang non partai atau yang independen. Sebab, diharapkan BPIP ke depannya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan begitu, latar belakang pembentukan lembaga tersebut telah tercapai seperti keinginan semula. Selain itu apabila melihat keberadaan BPIP dalam kajian Hukum Tata Negara termasuk lembaga non-struktural sebagai pengganti dari lembaga yang menangani permasalahan Pancasila. Sedangkan, menurut kajian Siyāsah Dustūriyyah BPIP setara dengan wizarah atau lembaga pembantu dan orangnya disebut wazir. Kata Kunci: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Siyāsah Dustūriyyah, Teori Pemisahan Kekuasaan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item