KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Akhmad Khusen, NIM.: 17103070097 (2021) KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 17103070097_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 17103070097_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pengeluaran kebijakan sering terjadi Pro-Kontra dalam merespon ataupun menyikapinya. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai lini. Seperti kebijakan yang dikeluarkan Menkumham dalam Kepmen Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ternyata pengeluaran kebijakan ini dinilai tidak tepat dimana masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat dirumahkan. Namun, Pemerintah membebaskan narapidana. Pengeluaran kebijakan disaat Pandemi Covid-19 dianggap semakin membuat masyarakat semakin terancam keselamatannya. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kriminalitas di masa Pandemi Covid-19. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka (library reseach) dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, seperti Kepmen Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020, buku, jurnal, dan berita atau website yang dijadikan alat pendukung untuk penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah Menkumham dengan mengeluarkan Kebijakan Asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19 sejalan dengan Prinsip Keadilan sebagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan, akan tetapi jika melihat definisi adil itu seharusnya memberikan dampak maslahat sehingga kebijakan asimilasi narapidana ini tidak sepihak untuk narapidana dengan mengecualikan keselamatan masyarakat umum. Begitu juga dari Prinsip Kemaslahatan tentu masih belum sesuai, dimana disaat Pandemi Covid-19 kebijakan ini justru menimbulkan kriminalitas yang membahayakan masyarakat luas yang dalam keadaan kesulitan hidup. Sehingga pandangan Siyasah Syar’iyyah memandang dengan Prinsip Kemaslahatan kebijakan ini sangat tidak tepat dilakukan masa Pandemi Covid-19.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item