PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF MASLAHAH MURSALAH

Arma Agusti, NIM.: 15370091 (2021) PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF MASLAHAH MURSALAH) 15370091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPREKTIF MASLAHAH MURSALAH) 15370091_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Presidential Threshold merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan digadang dapat menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Namun, kendati demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa Presidential Threshold dapat menghilangkan hak partai politik dan menutup saluran politik rakyat dalam meningkatkan partisipasi pemilih karena terbatasnya kandidat presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pilpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Presidential Threshold tersebut serta dampak hukum yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana pandangan Maslahah mursalah terhadap pengaturan Presidential Threshold tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan politik melalui penelaahan dan perkembangan politik dewasa ini. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan teori demokrasi dan pandangan Maslahah mursalah terhadap pengaturan Presidential Threshold di Indoensia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Presidential Threshold tidak cocok jika di terapkan di indoneisa dengan beberapa permasalahan diantaranya: Pertama, penetapan batas minimal dan maksimal pada Presidential Threshold. Kedua, setiap parpol yang lolos seleksi pemilu dapat menominasikan capresnya sendiri. Ketiga, penerapan sistem TRS (Two Round System). Keempat, perlu tekanan publik yang kuat terhadap partai politik, maka perlu dilakukan revisi dan pembahasan kembali terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item