IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Iki Rhamadani Sundara, NIM.: 16370069 (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH) 16370069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH) 16370069_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pelacuran merupakan salah satu gejala sosial dari berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat, dan dalam perjalanannya telah menimbulkan pro dan kontra. Dalam perkembangan zaman saat ini pelacuran pun masih ada termasuk di tangerang. Menanggapi hal tersebut pemerintah kota tangerang sendiri mengeluarkan perda no 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum yang hingga saat ini berlaku. Dalam skripsi ini penulis ingin membahas implementasi peraturan daerah kota tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Dengan diundangkannya peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam mengurangi pelacuran di tempat-tempat umum. Namun perda ini memiliki salah satu pasal yang menurut penulis kurang spesifik. Yakni, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang diwakilkan oleh staf dewan perwakilan rakyat daerah kota Tangerang dan anggota satuan polisi pamong praja serta warga sekitar. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Sementara teori yang digunakan adalah teori maṣlaḥah mursalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dengan cara pengendalian dan penindakan merupakan startegi yang tepat untuk mengatasi permasalahan prostitusi yang ada di Kota Tangerang. Meskipun, masih ada beberapa kendala yang dialami seperti, kurangnya proses penyidikan pada tersangka yang lebih spesifik, Proses pengendalian dan penindakan yang kurang maksimal, serta penulisan peraturan daerah yang memliki kalimat multitafsir. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum islam, pelaksanannya pun sudah sesuai dengan prinsip dan syarat Maṣlaḥah Mursalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item