REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK

Ikhsan Hidayah, NIM: 18200010089 (2020) REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK) 18200010089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK) 18200010089_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai pakaian muslimah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Penelitian ini terfokus pada pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum penggunaan seragam di sekolah dan pengenaan seragam muslimah di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga mengulas aspek latar belakang budaya dan politik dari masa ke masa. Dalam penelitian ini mengharmonisasikan antara Islam, budaya, dan pengetahuan dengan menggunakan teori budaya dan teori kebijakan, dimana dalam budaya ada yang berpijak pada agama dan ada yang berpijak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa literatur. Pengumpulan data berupa referensi ilmiah seperti jurnal dan buku, menelaah penelitian-penelitian terdahulu, serta mengamati isu terkait dari berbagai media. Dokumen yang disusun dalam penelitian merupakan dokumen yang diambil dari berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya himbauan pengenaan jilbab di ruang publik dinilai dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek bagi masyarakat, baik dalam kehidupan sosialnya, tingkah laku, dan dalam aspek mengikuti perintah agama. Selain itu anjuran memakai pakaian muslimah di sekolah dapat diterima masyarakat melihat realita bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius dan taat pada peraturan agama, namun tidak demikian jika sudah mengarah kepada regulasi atau peraturan wajib karena hal tersebut tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya polemik kewajiban memakai pakaian muslimah di sekolah negeri adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdapat aturan ketentuan pengenaan seragam bagi siswa sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, penelitian ini juga menyetujui teori dari Jose Casanova yang menyatakan bahwa agama tidak dapat mengatur negara secara berlebihan. Namun dalam hal ini peneliti juga memberikan kesimpulan bahwa negara juga tidak dapat mengatur kebebasan agama dan keyakinan yang dianut masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hak asasi manusia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item