ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA PERSPEKTIF SIYÂSAH DAULIYYAH

Muhammad Mahroza, NIM.: 17103070040 (2021) ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA PERSPEKTIF SIYÂSAH DAULIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA PERSPEKTIF SIYÂSAH DAULIYYAH) 17103070040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA PERSPEKTIF SIYÂSAH DAULIYYAH) 17103070040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Laut Natuna di kepulauan Natuna yang terletak terletak di kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berada di tengah Laut Tiongkok Selatan dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di bagian Utara. Kepulauan Natuna terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, antara lain sumber daya minyak dan gas, yang pada masa ini dimanfaatkan. Namun, Laut Natuna merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang terancam kedaulatannya oleh pengakuan sepihak yang sering sekali diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT membuat sembila garis putus-putus (nine dash line) yang memasukkan Laut Natuna ke dalam peta klaim RRT. Alasan yang mendasar bagi RRT memiliki hak atas Laut Natuna karena latar belakang sejarah, padahal hal tersebut sangat kontra dengan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yang dimana RRT juga meratifikasinya. Indonesia dalam hal ini terus melalukan upaya-upaya seperti upaya diplomasi kepada RRT agar pengakuan sepihak tersebut tidak membuat permasalahan yang lebih besar antar dua negara dan penguatan keamanan di sekitar Laut Natuna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode pustaka dengan bersumber buku-buku dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani klaim sepihak RRT atas Laut Natuna yaitu Indonesia menyampaikan keberatan dan protes kepada wakil RRT di Indonesia dan Menteri Luar Negeri RRT atas klaim tersebut tanpa mengambil tindakan yang lebih besar seperti peperangan, dan pemerintah juga melakukan peningkatan keamanan untuk mencegah adanya kapal-kapal RRT masuk ke wilayah Laut Natuna yang melakukan apa-apa yang dilarang hukum Internasional, namun upaya pencegahan ini hanya sebatas memberi peringatan kepada pihak pelanggar tersebut tanpa menggunakan senjata dan bertempur agar segera meninggalkan wilayah Laut Natuna. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT. Di dalam siyasah dauliyyah, menyelesaikan sengketa antar negara harus menggunakan prinsip Aṣ-Ṣulḥu atau perdamaian tanpa melayangkan kekerasan atau upaya yang terlalu jauh seperti mengancam atau berperang, dan dilakukan dengan sifarah atau diplomasi, yaitu pendekatan komunikasi dua arah antar perwakilan negara. Untuk itu, upaya pemerintah untuk menangani klaim sepihak RRT atas Laut Natuna dinilai sudah sejalan dengan prinsip-prinsip siyȃsah dauliyyah, yaitu Aṣ-Ṣulḥu atau perdamaian dan sifarah atau diplomasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item