SENGKETA HAK ATAS TANAH DAN KEPEMILIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) BANUA TANJUNG RAYA (ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NOMOR 11 / PDT.G / 2015 / PN.TJG )

MUHAMMAD ARSYADI, NIM. 18203010055 (2020) SENGKETA HAK ATAS TANAH DAN KEPEMILIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) BANUA TANJUNG RAYA (ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NOMOR 11 / PDT.G / 2015 / PN.TJG ). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SENGKETA HAK ATAS TANAH DAN KEPEMILIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) BANUA TANJUNG RAYA (ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NOMOR 11 / PDT.G / 2015 / PN.TJG )) 18203010055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (SENGKETA HAK ATAS TANAH DAN KEPEMILIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) BANUA TANJUNG RAYA (ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NOMOR 11 / PDT.G / 2015 / PN.TJG )) 18203010055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Perjanjian kerjasama antara H.Nanang Thambrin selaku Penggugat dan H.Gafuri Yahya Daud selaku Tergugat bahwa isi perjanjian tersebut berisi pengadaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) dan telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa dari hasil pendapatan spbu tersebut dibagi menjadi dua, namun perjanjian tersebut tidak pernah terealisasikan. Dari kejadian tersebut ada maksud tipu muslihat dari pihak Tergugat. Pada saat proses persidangan Tergugat tidak mengakui adanya perjanjian kerjasama dengan pihak Penggugat, dan Tergugat merasa bahwa tanah yang dijadikan untuk pembangunan spbu tersebut telah dijual secara sah oleh penggugat terhadap tergugat dan dalam hal pembuatan akta otentik sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, Berdasarkan hasil penelitian bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menganalisis berdasarkan Teori Perjanjian, Teori keadilan menurut hukum islam, Maqāsyid As-Syarī‟ah dan Teori Keadilan Aristoteles. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) data yang diperoleh dari Advokat atau kuasa hukum dari Tergugat. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Yaitu menjabarkan dan menjelaskan tentang isi gugatan dari Penggugat, eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 dan hasil pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 bahwa jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai. Sebagai bukti adanya jual beli dan pemindahan hak atas tanah maka dibuatlah surat atau akta jual beli tanah. Saat proses persidangan Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti yang kuat sedangkan Tergugat memperlihatkan bukti lengkap dan sudah ditandatangani langsung oleh notaris secara sah dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan teori perjanjian, teori keadilan menurut hukum islam teori Maqāsyid As-Syarī‟ah sengketa ini sudah jadi akibat dari tidak terpenuhhii salah satu dasar dari Maqāsyid As-Syarī‟ah yaitu hifzūl māl, yang mana bisa jadi itu kelalaian dari penggugat dan bisa jadi murni niat jahat dari tergugat. Sedangkan analisis yang berdasarkan teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan komutatif dimana teori tersebut berbicara tentang hak yang seharusnya dimiliki penggugat dalam fungsi ekonomis yang terkandung pada surat perjanjian bawah tangan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh penggugat untuk meminta kembali haknya. Namun pada perjalanan selanjutnya alat bukti atau surat perjanjian bawah tangan tersebut tidak di akui adanya oleh pengadilan. Sementara itu pada proses persidangan penggugat memberikan kuasa atau memberikan kewenangan kepada pihak tergugat untuk melakukan pendirian SPBU yang bersifat ekonomis tanpa pihak penggugat juga menerima atau memperoleh hak ekonomis dari lahan tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item