URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Wikrama Erlangga, NIM.: 17103070058 (2021) URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)
17103070058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)
17103070058_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Di akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo kembali melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di periode keduanya sebagai seorang pemimpin negara. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019. Dalam pengangkatan jabatan wakil menteri terbaru ini dari aspek politiknya dianggap dilakukaan secara tergesa-gesa dan bertujuan hanya untuk menfalisitasi terhadap partai pendukung. Ada pro kontra terkait pengangkatan kembali jabatan wakil menteri ini, bukan sekedar sebagai pembantu menteri melainkan seberapa penting tugas wakil menteri tersebut. Pengangkatan wakil menteri ini dipandang bisa melemahkan kinerja lembaga kementerian, disamping memperbanyak jalur biokrasi juga dalam hal pengeluaran anggara negara. penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap urgensi dibentuknya jabatan wakil menteri. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif jabatan wakil menteri dalam lembaga kementerian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menekankan perolehan datanya dari sumber pustaka, baik dari bahan primer seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri maupun bahan sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya. Urgensi jabatan wakil menteri dalam kementerian dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif maṣlaḥah mursalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 merupakan tugas-tugas yang masih umum dan belum sesuai dengan latar belakang pembentukan wakil menteri yaitu membantu menteri dalam menangani beban kerja yang dianggap khusus. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah, jabatan dan tugas wakil menteri ini keberadaaanya belum dipandang urgen dan maṣlaḥah, karena dalam lembaga kementerian sudah terdapat pembantu-pembantu menteri dengan tugas-tugas yang telah diamanahan oleh Undang-Undang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Tugas, Wakil Menteri, Maṣlaḥah Mursalah.
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Muh Khabib, SIP.
Date Deposited: 27 Oct 2021 14:54
Last Modified: 27 Oct 2021 14:54
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46008

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum