UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS

DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH, NIM. 17103080035 (2021) UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS) 17103080035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS) 17103080035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan yaitu bagaimana implementasi Upaya BMT Amanah Indonesia dalam perlindungan anggota Funding, Apakah upaya yang dilakukan BMT Amanah Indonesia telah sesuai dengan konsep Undang-undang nomor 1 tahun 2013, Undang-undang no 8 Tahun 1999 dan konsep Maqāṣid Asy-Syari’ah dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Field Research (Penelitian Lapangan). Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil literatur, buku-buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Perlindungan Hukum, Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT), dan Teori Maqāṣid Asy-Syari’ah. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota yang dilakukan di KSPPS BMT Amanah Indonesia secara operasional dan manajemen cukup baik. Upaya yang dilakukan antara lain adalah sistem pengendalian internal (SPI).Dalam manajemen operasional BMT Amanah Indonesia melakukan analisis rasio atau tingkat kesehatan lembaga demi mengontrol jalannya sirkulasi keuangan BMT, melakukan analisis pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT, melakukan audit secara rutin, menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun belum sesuai jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Terutama kaitannya dengan pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa bahwa secara kelembagaan BMT Amanah Indonesia tidak memiliki sistem perlindungan terhadap anggotanya jika sewaktu-waktu BMT tersebut mengalami kepailitan, belum adanya lembaga khusus yang bertugas menjamin dana yang disimpan oleh anggota, tidak tersedianya asuransi bagi dana yang disimpan oleh anggota. Ditinjau dari Maqāṣid Asy-Syari’ah sudah tercapai dan cukup baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini yang menggambarkan kesesuaian dengan konsep Maqāṣid Asy-Syari’ah yaitu dapat mencegah perbuatan memakan harta orang lain dan dapat mencegah dari kerugian yang akan menimpa (Dar’u mafsadat).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item