KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., NIM.: 21103070021 (2025) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)) 21103070021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)) 21103070021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Mudahnya dalam penyampaian pemikiran baik secara lisan maupun dimedia social serta diiringi dengan berkembangnya teknologi informasi. Hal ini menyebabkan jenis kejahatan baru yakni ujaran kebencian Namun aturan hukum terkait ujaran kebencian masih rancu di dalam dunia digital terkhusus pada undang undang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi tentang norma hukum hakikat dengan pendekatan perUndang-Undangan serta pendekatan konseptual yang memberikan landasan awal bagi penulis didalam melakukan analisis. Teknik analisis menggunakan deskriptif analisis, Dimana konsep yang berkaitan dengan penelitian dijelaskan secara rinci. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian dalam undang undang no. 19 tahun 2016 telah mempunyai dasar hukum yang cukup, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rancunya Undang-Undang terkait ujaran kebencian serta lemahnya literasi digital masyarakat. Kedua Kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian warga negara ditinjau dari fiqh siyasah dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam islam harus mengedepankan kemaslahatan rakyat serta menghindari tindakan dzolim, ujaran kebencian dikategorikan dalam perbuatan tercela seperti: ghibah, namimah serta fitnah yang dapat dikenakan sanksi ta’zir. Oleh karena itru, dibutuhkan penafsiran hukum yang lebih jelas, agar regulasi tidak hanya sah namun mencerminkan kemaslahatan. Berdasarkan Kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pemangku kebijakan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Pasal Pasal ujaran kebencian.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item