PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA

Zahra Elisa Siregar, NIM.: 21103070022 (2025) PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA) 21103070022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA) 21103070022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Kedua negara memiliki lembaga antikorupsi dengan sistem pengawasan yang berbeda. KPK di Indonesia diawasi oleh Dewan Pengawas, sedangkan CPIB di Singapura berada langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pengawasan KPK dan CPIB, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Al-Hisbah dalam Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional. Analisis menggunakan teori lembaga negara, teori perbandingan hukum serta prinsip Al-Hisbah yang menekankan amar ma’ruf nahi munkar sebagai dasar pengawasan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPIB memiliki independensi lebih tinggi dibandingkan KPK, terutama dalam hal penyelidikan dan penindakan korupsi tanpa perlu izin lembaga lain. Sementara itu, KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas untuk tindakan seperti penyadapan atau penggeledahan, yang dapat menghambat efektivitasnya. CPIB juga mengedepankan pendekatan preventif dan pendidikan antikorupsi, sedangkan KPK masih menghadapi tantangan politis dan regulatif. Dari perspektif Al-Hisbah, pengawasan terhadap lembaga antikorupsi harus mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme pengawasan KPK dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan oleh CPIB di Singapura.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item