TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI’IYYAH

Zaidaan Daffa Nur Haqqi, NIM.: 21103070033 (2025) TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI’IYYAH) 21103070033_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI’IYYAH) 21103070033_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul "Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Siyasah Tasyri'iyyah (Studi di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam sistem pemerintahan desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis untuk menampung aspirasi masyarakat, membentuk peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, peran BPD tidak selalu berjalan optimal. Hal ini terlihat pada kondisi BPD di Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan tingkat keaktifan dan partisipasi rendah. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana BPD menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif siyasah tasyri’iyyah sebagai konsep legislasi dalam sistem pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang dikombinasikan dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori implementasi kebijakan dari Soerjono Soekanto dan teori siyasah tasyri’iyyah. Analisis dilakukan dengan meninjau pelaksanaan tugas BPD melalui lima faktor implementasi kebijakan: hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Sementara dalam tinjauan siyasah tasyri’iyyah, digunakan prinsip-prinsip antara lain keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), musyawarah (syura), dan amar ma’ruf nahi munkar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Grecol belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kegiatan legislasi dan pengawasan belum berjalan efektif karena rendahnya partisipasi anggota BPD dan budaya “ewuh pekewuh” yang menghambat pengawasan terhadap kepala desa. Dari perspektif siyasah tasyri’iyyah, fungsi BPD sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta menguat kembali nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan desa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item