PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA

Ghefira Ghina Anindya Tsurayya, NIM.: 21103080081 (2025) PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA) 21103080081_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA) 21103080081_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital nasional. Digital Unipayment hadir sebagai inovasi yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, menggantikan metode tradisional seperti cek, bilyet giro, wesel dan uang tunai. Namun, seiring pertumbuhannya, muncul berbagai persoalan mulai dari celah regulasi, transparansi dana, hingga perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem digital Unipayment diterapkan dalam transaksi bisnis, serta menilai efektivitas dan kepastian hukumnya, baik secara positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-empiris. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori Maslahah Mursalah dalam perspektif hukum Islam, untuk melihat efektivitas serta kemaslahatan penggunaan digital Unipayment dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital Unipayment dalam transaksi bisnis di Indonesia memiliki efektivitas tinggi dalam hal efisiensi dan inklusi keuangan. Namun, masih ditemukan tantangan berupa kesenjangan digital, kurangnya edukasi masyarakat, serta kasus dana hilang atau kegagalan transfer yang belum sepenuhnya ditangani secara regulatif. Dari perspektif hukum Islam, sistem ini dapat dibenarkan dalam akad Wadi’ah atau Qardh selama menjunjung prinsip amanah dan tanggung jawab. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi agar sistem pembayaran digital dapat menjamin perlindungan hukum yang pasti dan memberikan kemaslahatan secara menyeluruh.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item