TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN

MUAFI, NIM. 16360047 (2021) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN) 16360047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN) 16360047_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Instruksi merupakan sebuah arahan, atau perintah dalam menjalankan tugas, seperti halnya Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan, munculnya instruksi inidalam rangka menghindari praktik kekerasan terhadap hewan di Madura.Dalam instruksi tersebut mengatur dengan jelas dan rinci mengenai praktik kegiatan kerapan sapi yang ada di Madura. Namun disisi lain ada beberapa point dalam instruksi tersebut yangmasih membutukan kajian secara akademis, baik menurut kajian peraturan pembentukan perundang-undangan dan kajian Maqashid as-Syari’ah dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam TerhadapInstruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reserch) yang bersifat deskriftif-analitis, dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan Menurut Hukum Poitif dan Hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam muatan instruksi Gubernur Jawa Timurnomor 1 tahun 2012 tidak memenuhi syarat formil dan materil. Secara formil instruksi tersebut bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan secara materil instruksi tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewandan bertentangan dengan ayat (1) angka 1 pasal 302 KUHP tentangkekerasan dan penganiayaan hewan. Begitu pun menurut hukum Islam, bahwa instruksi Gubernur Jatim tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dalm hal memelihara jiwa (hifd an-nafs).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item