TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MAṢLAḤAH

AMBAS PRANATA, NIM: 16370005 (2021) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MAṢLAḤAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MAṢLAḤAH) 16370005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MAṢLAḤAH) 16370005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia telah banyak lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melayani masyarakat Indonesia, salah satunya ialah Ombudsman. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara ini terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif. Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring, pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai suatu penyelenggaraan negara atau melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat. Pengawasan Ombudsman merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegak hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada penelitian kali ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana kedudukan ombudsman RI secara konstitusional serta efektifitas peran ombudsman RI dalam fungsi pengaduan publik. Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian pustaka (Library research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa Ombudsman Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang dimana Ombudsman hadir di tengah-tengah masyarakat tidak lain sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala pengaduan atau keluhan terhadap inststansi/lembaga yang melakukan tindakan diluar wewenang/tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarkat. Hal ini sesuai dengan konsep kemsaslahatan termasuk dalam maṣlaḥah dharuriyah serta berdasarkan maṣlaḥah mu‟tabarah: memelihara agama (hifż ad-dῑn), memelihara jiwa (hifż an-nafs), memelihara akal (hifż al-aql), melindungi keturunan (hifż an-nasl), dan melindungi harta benda (hifż al-māl).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item