EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998

ULFATUS SA'ADAH - NIM. 94312104, (2010) EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998 ) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998 ) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (370kB)

Abstract

Mewakili seseorang untuk berperkara di muka pengadilan mempunyai manfaat yang sangat besar. Para pihak berperkara yang tidak dapat mengungkapkan duduk perkaranya dengan jelas, akan dapat mempengaruhi keputusan hakim, yang akhirnya orang tersebut merasa tidak mendapatkan keadilan yang semestinya dan mungkin juga akan mengambil tindakan yang salah untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Dalam kedudukan sebagai pemberi bantuan hokum, mereka ini dituntut untuk dapat melaksanakan profesinya sesuai dengan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas inilah yang menentukan berhasil tidaknya bantuan hokum dalam proses peradilan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sample dilakukan denganpurposive sampling, yaitu memilih sample yang mempunyai karakteristik yang dapat mewakili karakter populasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis. Analisa data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Sebagian dari yang berpekara di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 1997-1998 telah menggunakan bantuan hukum yaitu dalam perkara cerai talak, cerai gugat, penetapan ahli waris, dan pembatalan perkawinan. Apabila dibandingkan dengan berperkara tanpa kuasa Hukum maka berperkara dengan kuasa Hukum tidak mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan bagi[para pihak berperkara. Karena berperkara dengan kuasa Hukum menambah formalitas-formalitas beracara di pengadilan dan mengeluarkan biaya lebih besar dari pada berperkara tanpa kuasa Hukum. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item