PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

RAHMAT FAUZI, NIM. 17103070043 (2021) PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)
17103070043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH)
17103070043_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Desa berbeda dengan dengan Kelurahan karena kelurahan hanyalah kepanjangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjalankan Desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa yang memiliki hak otonom dan dikepalai oleh Kepala Desa. Pemilihan kepala desa dijelaskan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun peraturan turunannya. Tapi dalam UU ini tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pilkades dan hanya memberikan hak tersebut secara kepada Kepala Daerah. Padahal sudah bisa dipastikan apabila setiap adanya pesta demokrasi (Pemilihan Pemimpin) pasti sering terjadi persengkataan. Pemberian hak ini menuai banyak pro dan kontra karena Kepala daerah berasal dari partai politik dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak bersesuaian degan konsep triaspolitika dan ditakutkan munculnya politik kepentingan. Beranjak dari problematika tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan berlandaskan bagaimanakah otonomi desa menjelaskan mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades yang telah ada dan apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan dalam pandangan Islam. Penelitian menggunakan metode peneltian library reseach yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Datanya berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan-peraturan turunan dan didukung dengan sumber sekunder seperti jurnal, artikel dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkades oleh Kepala Daerah dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah masih kurang tepat karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan juga hal ini tidak sepatutnya diselesaikan Kepala Daerah, mengingat Kepala Daerah itu diusung oleh partai politik dan bisa memunculkan pemikiran negatif dan mendatangkan kemudharatan. Begitu pula dalam pandangan otonomi desa, penyerahan hak ini bisa menyebabkan UU Desa bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, seyogyanya hak penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada desa terlebih dahulu, apabila masih keberatan barulah bisa ke tingkat barikutnya. Pemerintah Daerah harus selalu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan Pilkades tersebut agar tidak mendatangkan kemudharatan lainnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.
Uncontrolled Keywords: Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Otonomi Desa dan Maṣlaḥah Murṣalah.
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Drs. Mochammad Tantowi, M.Si.
Date Deposited: 11 Nov 2021 13:37
Last Modified: 11 Nov 2021 13:37
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46597

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum