LEGITIMASI TINDAKAN EKSTRAKONSTITUSIONAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Muhammad RM Fayasy Failaq, NIM.: 17103070032 (2021) LEGITIMASI TINDAKAN EKSTRAKONSTITUSIONAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (LEGITIMASI TINDAKAN EKSTRAKONSTITUSIONAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (LEGITIMASI TINDAKAN EKSTRAKONSTITUSIONAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070032_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ekstrakonstitusional merupakan konsep yang keberadaannya seperti kepingan puzzle, beberapa pakar menggunakan istilah ini, beberapa kali diterapkan, tetapi belum banyak kalangan yang mempelajari disiplin ilmu Hukum Tata Negara mengetahui istilah ini. Tindakan Ekstrakonstitusional sendiri pada dasarnya merupakan tindakan di luar konstitusi tertulis, secara konseptual tidak ada aturan eksplisit yang mendasarinya sehingga menimbulkan tanda tanya terkait legitimasinya. Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 adalah dua contoh tindakan ekstrakonstitusional yang mempunyai implikasi penerimaan yang berbeda. Oleh sebab itu penting untuk mengkaji legitimasi pada wilayah penerimaan dan keabsahan tindakan ini, kemudian mengulik kemaslahatan khususnya maslahah mursalah melalui penelitian ini. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kepustakaan (library research) berdasarkan sumber data berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, serta bahan hukum sekundernya meliputi buku, jurnal, laporan peneltian, artikel-artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan ekstrakonstitusional oleh pemerintah tidak memiliki legitimasi dari aspek legalitas hukum, melainkan diterima karena legitimasi sosiologis oleh masyarakat. Kedaruratan bukan legitimasi utama, melainkan hanya salah satu sebab timbulnya legitimasi sosiologis, serta belum tentu membuat tindakan ekstrakonstitusional dapat diterima. Pada dasarnya dalam aspek maslahah mursalah tindakan ekstrakonstitusional hadir dalam kebuntuan dari aturan konstitusional yang dapat menyebabkan kemadharatan, akan tetapi tindakan ekstrakonstitusional dapat menimbulkan akibat serupa. Untuk itu aturan konstitusional harus diperbaiki dan disempurnakan dan segera diterapkan kembali

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item