CHECK AND BALANCE DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nurhafizha Pohan, NIM.: 17103070039 (2021) CHECK AND BALANCE DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (CHECK AND BALANCE DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 17103070039_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (CHECK AND BALANCE DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 17103070039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan dalam hal kekuasaan pembentuk UU. Pada UUD sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam UUD hasil amandemen dikatakan, DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Persoalan yuridis yang kemudian muncul adalah bagaimana jika sebelum diundangkan dalam Lembaran Negara, UU itu tidak mendapat pengesahan dari Presiden? Dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD hasil amandemen dikatakan, dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU. Secara hukum, presiden berhak untuk tidak menandatangani atau tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dengan Pemerintah, dan RUU itu sah secara hukum sebagai UU. Namun, tidak adanya pengesahan Presiden menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa Presiden sampai tidak setuju terhadap RUU itu dengan cara tidak mengesahkannya? Padahal, dalam proses RUU itu pemerintah telah dilibatkan sejak semula di mana DPR mengajukan RUU kepada Presiden, lalu Presiden menugaskan menteri terkait untuk menindaklanjuti. Di sini terjadi ambiguitas pemerintah. Di satu sisi, pemerintah melalui menteri terkait menyetujui RUU itu, sementara di sisi lain Pemerintah, dalam hal ini Presiden, menolak RUU itu. Kedua, tidak adanya pengesahan Presiden atas UU itu menunjukkan lemahnya kontrol Presiden terhadap para pembantunya (menteri). Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai “ Check and Balance Dalam Pemberlakuan Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah” Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan melakukan pengkajian dalam berbagai literature yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan di khususkan dalam mengkaji UUD 1945 Pasal 20, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan, serta buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun dan di analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Agar undang-undang tanpa pengesahan presiden tak lahir lagi maka selayaknya di dalam setiap proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR, harus ada kata putus dan kata akhir dari Presiden untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut, yaitu pada tingkat pembicaraan II. Persetujuan atau penolakan itu harus dilakukan oleh Presiden secara in Persona, dilakukan secara formal material dihadapan dan tidak boleh diwakilkan kepada Menteri atau kepada wakil presiden sekalipun. Ini akan lebih memberikan jaminan bahwa prinsip check and balance terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan pandangan siyasah dusturiyah, prinsip check and balance ternyata telah di laksanakan sejak lahirnya ketatanegaraan islam pada waktu itu ahlul ahalli wal aqdi yang tergolong dalam lembaga legislatif (al-Shulthat al-tasyri’iiyah) memiliki kesamaan dengan lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item