KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM

SLAMET UNTUNG - NIM. 95362390, (2010) KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (678kB) | Preview
	Text (KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM ) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Bahwa keputusan merupakan perwujudan dari kehendak (wilsvorming) seorang pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Presiden. Bukan tidak mungkin dalam pengeluarannya ada penyalahgunaan wewenang dan campur tangan orang lain atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang akan diperoleh suatu golongan, terutama keputusan yang menimbulkan hukum yang baru. Dalam sejarah Islam keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus ditaati oleh seluruh rakyat kalau tidak bertentangan dengan syari'at, walaupun tidak sepaham dengan apa yang diputuskan oleh Khalifah. Sedang kalau bertentangan denga syari'at, rakyat hendaknya memperingatkan Khalifa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-komparatif, dengan pendekatan normative-yuridis. Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah dianalisa kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode analisa deduktif dan komparasi. Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam disebutkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden/Khalifah mempunyai kedudukan yang tinggi dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan negara (Hukum Negara) dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undang di bawahnya, hal ini termasuk persamaan dar kedua hukum tersebut. Sedang perbedaan kedudukan Keputusan Presiden/Khalifah dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam terletak pada posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item