HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Moh.Hamzah Hisbulloh.S.H., Nim.: 19203012082 (2021) HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 19203012082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 19203012082_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dan kritik negatif terhadap pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan. Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan menghapus beberapa point penting yang merugikan masayarakat karena dianggap sebagai perampasan hak para pekerja/buruh, yang dimana hak tersebut sudah diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Fokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana kesesuaian pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, pemenuhan hak konstitusional masyarakat buruh/pekerja terkait upah dan pesangon dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch), Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai deregulasi atas aturan-aturan yang lalu salah satunya terkait pesangon dan upah, dalam pengesahannya Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap merugikan baik dari proses legislasi tanpa adanya partisipasi masyarakat dan juga penghapusan point pengupahan dan pesangon. Hal tersebut sejalan dengan Siyasah dusturiyah bahwa pembentukan sebuah peraturan harus berdasarkan aspirasi rakyat, namun dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan kaidah siyasah dusturiyah juga melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain itu penghapusan beberapa point pengaturan pengupahan dan pesangon, juga melanggar kaidah siyasah dusturiyah terkait skala prioritas dalam pengaturan sebuah kebijakan/peraturan perundang-undangan, penghapusan point pesangon dan upah merugikan bagi para pekerja/buruh karena merampas hak konstitusi para pekerja/buruh yang seharusnya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan taraf kelayakan hidup.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item