KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI

Aco Marwan, NIM.: 17103070002 (2021) KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI) 17103070002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text (KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI) 17103070002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia dengan perspektif siyāsah. Pada abad 11 tercipta sebuah mahakarya yang memberikan pandanganya tentang hukum ketatanegaraan terhadap peradaban modern yang termaktub dalam tulisan beliau yakni al-Ahkām al-Sulṭaniyah yakni karya al-Mawardi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Imam al-Mawardi membahas kekuasaan kehakiman dalam lingkup ketatanegaraan Islam yang sangat kompleks mulai dari syarat-syarat menjadi hakim, cara-cara pengangkatan hakim, ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan pembatasan kekuasaan hakim. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyususun menggunakan kepustakaan (library research) bersifat deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan dan meberikan gambaran yakni yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut Al-Mawardi. Dan Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian (research approach) yang bersifat multiapproach, yang terdiri dari pendekatan yuridis (law approach), pendekatan politik (political approach), serta pendekatan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman Menurut Imam Al-Mawardi yakni lembaga yudikatif di Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkam Agung yang melaksanakan fungsi peradilan dan kekuasaan kehakiman saja namun pandangan iman al-Mawardi tidak hanya dalam lingkup peradilan saja tapi cukup luas seperti mengurusi perwalian pernikahan dan pengelolaan harta wakaf. Dan yang memegang lembaga peradilan adalah khalifah (status quo).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item