HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM

Mhd. Fadhlan Rizki, NIM.: 17103070030 (2021) HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM) 17103070030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM) 17103070030_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya yakni hak politik dalam hal ini adalah partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Dalam undang-undang pemilihan kepala daerah sendiri, tidak terdapat ketentuan mengenai hak dipilihnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hanya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah, salah satunya “mampu secara jasmani dan rohani”. Syarat tersebut dalam penafsirannya bersifat terlalu medik sehingga berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat. Fokus masalah penelitian ini yaitu bagaimana Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis-normatif, yang mana akan menjelaskan secara yuridis tentang hak politik penyandang disabilitas dan menganalisis dengan konsep Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam sebagai konsep hak asasi manusia dalam Islam juga menjunjung tinggi dan menghormati kesetetaraan hak termasuk terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan implementasi kesetaraan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara dan memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Meskipun tidak semua penyandang disabilitas dapat dikategorikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang kepala daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam hal pencalonan dirinya atau menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala daerah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item