PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN

Supriyanto Agus Jibu, NIM.: 19203010001 (2021) PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN) 19203010001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN) 19203010001_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Problematika tentang wali nikah masih menyisahkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Perdebatan ini berawal dari ketentuan rukun dan syarat pernikahan. KHI sebagai sumber referensi hukum keluarga bagi para hakim di Pengadilan Agama terkesan bias gender dan patriarki. Indikasi ini dikuatkan oleh pasal 20 ayat 1 berbunyi “bahwa wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, akil, dan balig”. Eksistensi perempuan dalam hal perwalian tidak disinggung oleh KHI. Artinya, perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan legitimasi untuk melindungi kepentingan perempuan yang dianggap memiliki sifat dasar lemah (baik lemah fisik dan akal). Namun pada realitasnya bergeser dari makna subtansinya, yaitu berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan mebatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi dan menyalurkan segala potensi yang ada pada dirinya. Menurut jumhur ulama, perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai wali nikah meskipun perempuan itu adalah ibu kandung. Maka perlu mengkaji kembali persoalan wali melalui pandangan ulama dan tokoh masyarakat (adat) guna mencari benang merah dan kepastian hukum wali nikah. Jenis penilitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender dan kontekstual dengan menggunakan teori feminisme liberal dan maqasid syari’ah. Paradigma ini digunakan untuk mengkaji mengapa perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh masyarakat (adat) Gorontalo dipengaruhi oleh corak pemahaman keagamaan itu sendiri. Bagi kelompok yang tidak sepakat perempaun bertindak sebagai wali nikah cenderung memahami agama secara literalis-tekstualis dan kerap kali menggunakan pendekatan reduksionis dan dikotomis. Sehingga implikasi hukumnya tidak membolehkan perempuan menjadi wali. Karena dalam literatur fikih klasik dan KHI tidak membenarkan perempuan menjadi wali nikah. Sementara bagi kelompok yang pro terhadap wali nikah perempuan memahami agama lebih terbuka, responsif, progresif, dan kontekstual sehingga perempuan dewasa dan mampu bertindak secara sempurna (kamil al-ahliyah) boleh menjadi wali nikah. Pandangan ulama dan tokoh masyarakat ini tidak berangkat dari ruang yang kososng, pasti ada realitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mengintarinya, sehingga mempengaruhi pemikiran hukum Islam. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktek perkawinan perempuan harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan keinginannya, termasuk ketika perempuan menginginkan menjadi wali nikah bagi anak perempuanya atau mewakili perempuan lain. Sebab, kapasitas manusia sebagai hamba, mendapatkan peluang yang sama menjadi hamba ideal di mata sang maha pencipta. Hamba ideal dalam al-Qur‟an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (muttaqin) dan untuk mencapi derajat takwa tersebut tidak mengenal jenis kelamin, suku, bangsa dan etnis tertentu. Metodologi hukum Islam harus disandarkan pada maqasid syariah supaya hukum yang diproduksi tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Untuk itu perlu ada terobosan baru ataupun altenatif lain, bukan pada tataran mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian ulang untuk mengkontestualisasikan semangat al-Qur‟an dalam mengupayakan reformasi hukum keluarga yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item