STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN MAQASID SYARI’AH

Akrom Auladi, NIM.: 19200010154 (2021) STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN MAQASID SYARI’AH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN MAQA>SID SYARI>’AH) 19200010154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (961kB) | Preview
	Text (STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN MAQA>SID SYARI>’AH) 19200010154_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini membahas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum responsif dan maqa>sid syari>’ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama,bagaimana relevansi dan signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum responsif. Kedua, bagaimana RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif maqa>sid syari>’ah. Ketiga, bagaimana implikasi dari signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi terhadap pengembangan diskursus maqa>sid syari>’ah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis-sosiologis sebagai pendekatan untuk menganalisis RUU Perlindungan Data Pribadi perspektif hukum responsif, serta pendekatan filosofis dalam menganalisis RUU tersebut dalam perspektif maqa>sid syari>’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama RUU Perlindungan Data Pribadi relevan dengan corak hukum responsif yang mempunyai prinsip kebermaksudan dan keterbukaan.Maksud digagasnya RUU ini berkaitan dengan perlindungan masyarakat serta upaya mendorong ekonomi digital, keterbukaan dalam konteks ini berarti peraturan yang ada mendapatkan masukan dari kajian-kajian non-hukum. Dalam perspektif ini RUU tersebut mempunyai signifikansinya sendiri dalam konteks masyarakat saat ini. Kedua, melalui analisis maqa>sid syari>’ah, konsepsi dasar tentang perlindungan data pribadi ini merujuk pada konsep h}ifz|u ‘ird}i yang kemudian dikembangkan oleh ‘Abdul Maji>d an Najja>r dengan konsepnya tentang h}ifz|u insa>niyatil insa>n yan mengelaborasi tentang sifat kemerdekaan sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan penjagaan atas martabat manusia. Ketiga, RUU Perlindungan Data Pribadi ini berimplikasi pada pengembangan diskursus maqa>sid syari>’ah dalam rangka memberi pijakan maksud yang lebih spesifik. Dalam konteks ini, penulis mengajukan gagasan baru yaitu h}ifz|u khus}us}iyyah dengan menggunakan konsepsi Ibnu A>syu}r sebagai metode dalam menggali maksud yang ada. Melalui metode tersebut, setidaknya penulis mengajukan tiga maksud yang terkandung dalam konsep h}ifz|u khus}us}iyyah antara lain maksud keterbukaan data pribadi, maksud keharusan izin, dan maksud ta’zi>r dimana maksud tersebut kemudian bisa dijadikan standar nilai untuk peraturan-peraturan yang terkait. Seperti halnya maksud keterbukaan menjadi standar nilai dari peraturan tentang ketentuan umum perlindungan data pribadi. Maksud keharusan izin yang menjadi standar nilai untuk peraturan yang berkaitan dengan larangan. Dan maksud ta’zi>r yang menjadi standar nilai dari peraturan tentang sanksi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item