PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU- VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMMAD ABDUL HAMIID, NIM: 14350071 (2022) PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU- VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU- VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 14350071_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU- VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 14350071_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Di dalam Hukum Islam secara jelas ditetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian pada tahun 2010, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, yang di dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan atau polemik yaitu tentang makna dari kata “di luar perkawinan”, di mana dalam putusan ini disebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan” secara tidak langsung memiliki dua pengertian. Pertama, anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan. Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan akibat zina atau perselingkuhan atau kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta mengenai Status Anak di Luar Nikah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian lapangan (field research) ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data primernya adalah melakukan wawancara pada para Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul tentang status anak di luar nikah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pandangan para Tokoh Muhammadiyah berdasarkan Fatwa Muhammadiyah, atau Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Perbedaan pandangan tersebut yaitu sebagian tokoh hanya membatasi pada anak yang di lahirkan dari nikah sirri. Sebagian yang lain meninjau secara sosial dan moral yaitu sebatas tanggung jawab nafkah anak saja. Akan tetapi harus ada pembatasan tentang Hubungan keperdataannya harus dibatasi. Bila anak di luar nikah akibat nikah sirri, maka hubungan keperdataannya tidak menjadi persoalan. Bila anak di luar nikah karena zina, maka dikaitkan dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali dan nafkah tidak memiliki keperdataan dengan ayah biologisnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item