PERUBAHAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ahmad Imam Buhori, NIM. 14370086 (2022) PERUBAHAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERUBAHAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 14370086_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PERUBAHAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 14370086_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Desentralisasi Asimetris dalam negara kesatuan diwujudkan dengan memberikan otonomi yang bersifat khusus kepada derah dengan tujuan untuk mengatasi konflik tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan selanjutnya mengalami perubahan secara siginifikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mereformaulasi dana Otonomi Khusus bagi Papua dengan tata kelola keuangan Otonomi Khusus serta merumuskan kembali tata kelola pemerintahan. otonomi khusus tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan di Papua dengan harapan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan keadilan, penegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli papua, serta penerapan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yang menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dalam kategori normatif atau dikenal dengan penelitian doktriner yang dianalisa dengan konsep maslahah mursalah dan desentralisasi asimeteris. pengumpulan data dilakukan dengan meneliti teks-teks hukum positif. khususnya UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021 dan serta Undang-Undang yang sebelumnya menjadi landasan otonomi khusus papua dengan menerapkan perbandingan dalam dimensi sosial ekonomi dan politik yang berdasar pada regulasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua sangat dibutuhkan karena untuk memastikan keberlanjutan dana Otsus di Papua pasca 2021, reformulasi dana Otsus, jangka waktu dana Otsus dan tata kelola dana Otonomi Khusus yang mana juga merupakan prinsip hifdzul mal dalam kaitannya dengan maslahah mursalah. Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua juga untuk memberikan ruang agar sistem pemerintahan formal dapat sejalan dengan sistem adat yang masih kental sehingga diperlukan ruang agar pemekaran daerah dapat dilakukan dengan mekanisme khusus. Otonomi Khusus Bagi Papua Merupakan hal yang sifatnya dharuriyah dan umum karena upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembanguan kemajuan sumber daya manusia, pendidikan, infrastruktur dan kualitas layanan publik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item