TINJAUAN MAQ ID ASY-SYARI’AH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

RIJAL ABDUL AZIZ, NIM. 14350078 (2022) TINJAUAN MAQ ID ASY-SYARI’AH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN MAQ ID ASY-SYARI’AH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL) 14350078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN MAQ ID ASY-SYARI’AH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL) 14350078_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perkawinan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur-unsur kasih sayang, rasa tenteram dan rasa senang dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dan untuk mencapainya dibutuhkan ikatan lahir batin antar kedua calon mempelai. Menjadi permasalahan jika perkawinan tidak didasari atas keiinginan pribadi masing-masing pasangan, karena ikatan lahir batin adalah pilar utama dalam perkawinan. Maka dari itu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dari pihak selain mempelai bukanlah praktik perkawinan yang di kehendaki oleh pihak yang melaksanakan. Namun demikian, bentuk praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia bukanlah hal baru. Peristiwa pemaksaan perkawinan sudah ada dan terus berulang bahkan di sebagian daerah telah menjadi tradisi. Dalam menyikapi banyaknya kasus kekerasan seksual, pemerintah berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai perkara kekerasan seksual, termasuk di dalamnya tindakan force marriage atau pemaksaan perkawinan. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Namun dalam proses pembentukannya, terdapat penolakan dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah aturan tentang pemaksaan perkawinan. Dengan adanya problematika tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan yang ada di dalam RUU P-KS dengan menggunakan pandangan maq id asy-syari‟ah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepusatakaan (library research) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk undang-undang, kitab-kitab fiqh, buku-buku maupun sumber tertulis lain seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tema yang serupa dengan penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, aturan mengenai pemaksaan perkawinan yang terdapat dalam RUU P-KS sudah sesuai dengan maqashid syariah hif ad-din (memelihara agama), hif an-nafs (memelihara jiwa), hif al-aql (memelihara akal), hif an-nals (memelihara keturunan) dan hif al-maal (memelihara harta)). Pemerintah melalui RUU P-KS tersebut berupaya untuk memberikan jaminan kemashlahatan warga iii negaranya dari tindakan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang tersebut adalah bentuk nyata dari konsep maqashid syari‟ah yakni dibentuk sebagai upaya untuk mencegah kerusakan (madharat) yang berbentuk kekerasan seksual serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara khususnya kaum perempuan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item