ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI

AHMAD YASIR HAFID, NIM. 14370078 (2022) ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI) 14370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI) 14370078_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Muhammad Hafiz melalui putusan dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang para fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlaku sejak pemilu 2019. KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 isinya yang melarang fungsionaris partai politik untuk maju sebagai calon anggota DPD kecuali yang bersangkutan mundur dari jabatannya sebagai fungsionaris partai. PKPU tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang merasa haknya dirugikan dengan peraturan tersebut. Dalam putusannya MA mengabulkan sebagian permohonan OSO, dan memutuskan bahwa Pasal 60A peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap berlaku, sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Permasalahan ini terjadi pertentangan antara putusan MK dan MA yg dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan membuat KPU “bingung” harus mengikuti putusan yang mana, meskipuin pada akhirnya KPU tetap menindak lanjuti putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Melihat berbagai hal tersebut, ternyata masih terdapat masalah terkait putusan KPU dalam menindaklajuti putusan MK. Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan mahkamah konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebaiknya tindaklanjuti oleh DPR atau Presiden melalui revisi undang-undang. Namun hingga kini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum juga direvisi oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga keberlakuan Peraturan KPU tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, apakah telah sesuai dengan keabsahan aturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Adapaun penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan; Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Bagaimana sudut pandang siyasah dusturiyah terhadap eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai materi muatan dalam Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 seharusnya dilaksanakan oleh DPR atau Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum juga direvisi oleh kedua lembaga negara tersebut. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait suatu instrument yang dapat memaksakan bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dilaksanakan membuat eksekutorial putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung kepada lembaga negara yang lain. Dalam contoh kasus ini, eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sangat bergantung kepada political will DPR dan Presiden.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item