KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Al amin Athfal Mabruri, NIM.: 15370079 (2020) KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH) 15370079_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH) 15370079_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-menteri dalam kabinet, untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain Wakil Presiden dan Menteri, Presiden juga dibantu oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor Staf Presiden adalah perubahan dari Unit Staf Presiden yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan diganti dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, kemudian pada periode kedua Presiden Joko Widodo KSP mengalami penambahan struktur keanggotaan dan fungsi dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural (LNS) memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pembentukan dan kedudukan Kantor Staf Presiden apakah sudah sesuai dengan konstitusi (UUD NRI 1945) Didalam sebuah upaya untuk mencapai sebuah hasil penelitian diatas maka penulis melakukan sebuah penelitian studi pustaka (library research), dengan cara menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya. Metode penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kulitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah siyāsah dustūriyah, yaitu ilmu ketatanegaraan berlandaskan Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan Kantor Staf Presiden dengan Peraturan Presiden dianggap sah dan konstitusional sepanjang tidak memberatkan negara dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Selanjutnya kedudukan KSP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden tetapi tidak setara dengan Kementerian. Keberadaan KSP dengan kewenagan mengkoordinasikan Kementerian membuat KSP dianggap tumpang tindih dengan kewenangan Kementerian.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item