PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Abdul Mugni Firmansyah, NIM.: 15370088 (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)) 15370088_BAB I_BAB V_DAFTAR_PUSTAKA (2).pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)) 15370088_BAB II_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya becak motor yang beroprasi di Kota Yogyakarta. Contohnya di Jalan Malioboro dan beberapa titik Kota Yogyakarta. Banyak wilayah umumnya melarang becak motor sebagai angkutan umum. Salah satunya adalah Yogykarta dalam surat edaran Gubernur dikarenakan keselamatan becak motor kurang terjamin. Keberadaan becak motor pun merugikan becak kayuh yang merasa tersaingi. Pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait masalaha becak motor dalam bentuk pelarangan dan di alihkan ke becak kayuh karana dari beberapa lembaga pemerintah meminta demikian untuk kepentingan masyarakat atau umum Penelitian ini menggunakan teori Maslahah Mursalah penyusun menggunakan sebgai bedah penelitian ini. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, penyusun meninjau bagaimana respon dari beberpa lembaga pemerintahan terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kaporlesta Yogyakarta dan meninjau juga dari para pengguna jasa becak motor dan para pengemudi becak motor Dari penelitian yang saya dapatkan becak motor melakukan sejumlah pelangaran hukum. Salah satunya, becak motor digunakan untuk angkutan umum yang tidak mempunyai izin kerangka yang belum mempunyai standar. Belum pernah dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan terhadap becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan dan Kapolresta Yogyakarta hanya membrikan sanksi administratif sebagai salah satu upaya penegakan hukum. Namun masih kurang tegas karena dukungannya dari pemerintahan pejabat setempat kurang sehingga tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih beroprasi di Kota Yogyakarta.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item