SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)

M. RIDWAN - NIM. 96372492, (2010) SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960) ) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (542kB) | Preview
	Text (SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960) ) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (991kB)

Abstract

Karena pemberontakan PRRI di Sumatera melibatkan anggota-anggota Masyumi, maka Masyumi mengalami perpecahanyaitu kubu Prawoto Mangkusasmito dan kubu Yusuf Wibisono yang akhirnya keluar dari keanggotaan Masyumi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai tidak tegas.Kubu Yusuf Wibisono memandang Masyumi harus mengambil sikap yang keras terhadap para pemberontak termasuk para pemimpin Masyumi yang terlibat. Apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Masyumi, dan tidak dapat dibiarkan. Sementara kubu Mangkusasmito berpendapat lain, kebijakan yang diambil oleg Presiden Soekarno untuk mencampuri persoalan cabinet dan konstituante merupakan pelanggran UUD 1945, apalagi kebijakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin adalah penodaan terhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Masyumi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dan explanatoris, dengan menggunakan pendekatan normative-historis. Penelitian ini adalah tergolong penelitian sejarah, maka sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif. Bahwa peranan Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) adalah berperan dalam hal Pemerintah dan berperan dalam hal Perundang-undangan. Peranan Masyumi dalam hal pemerintah, ada dua macam peran yang dimainkan yaitu yang pertama, sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956). Kedua sebagai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu Oposisi Parlementarian dan Op[osisi Ekstra Parlementarian. Untuk peranan Masyumi dalam perundang-undangan yaitu bahwa Partai Masyumi selalu menolak setiap perundang-undangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item