PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)

Eko Irfan Santoso, NIM.: 16340008 (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST))
16340008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST))
16340008_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi berkembang tidak hanya dilakukan oleh manusia alamiah saja melainkan juga dilakukan oleh badan hukum. Problematika yang cukup sulit dari segi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana korupsi. Putusan Pegadilan Jakarta Pusat No.81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst dalam amar putusannya, majelis hakim memvonis korporasi bersalah dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya putusan Pengadilan Jakarta Pusat menjadikan kasus yang sifatnya baru, dengan memvonis bersalah korporasi dalam tindak pidana korupsi sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian yang penyusun teliti mengkaji bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya: 1). Bahan hukum primer. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst. 2). Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal. 3) bahan hukum tersier, berupa kamus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi. Hasil dari penelitian perihal membebankan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi di Indonesia dapat dijatuhkan kepada korporasi didasarkan kesalahan pada pengurus yang sengaja dan lalai serta bertindak dalam lingkup korporasi sehingga atas perbuatan tersebut korporasi memperoleh keuntungan berlebih. Kesalahan pengurus tersebut menjadi sifat kalbu korporasi. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan kepada pengurus, korporasi, maupun keduanya. Doktrin pertanggungjawaban dalam pembebanan pidana kepada korporasi dapat berupa doktrin identifikasi dan agregation. Doktrin identifikasi mensyaratkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan orang yang berhubungan erat dengan korporasi (directing mind). Sedangkan Doktrin agregation mensyaratkan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang yang ada dalam korporasi kemudian diatribusikan kepada korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sesuai dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat diberikan kepada korporasi hanya berupa pidana denda.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Pemidanaan Korporasi
Subjects: Hukum Islam
PIDANA
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Heru Pasuko Rini
Date Deposited: 06 Apr 2022 14:28
Last Modified: 06 Apr 2022 14:28
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50273

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum