TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2020

IFA CHURIL AINI, NIM. 16380001 (2020) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2020. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2020) 3. 16380001_BAB I_V_DAFTAR PUSTAKA-min.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2020) 4. 16380001_BAB II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR-min.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada para pihak yang berhak guna membangun fasilitas umum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Delik Kabupaten Semarang, karya ilmiah ini mengkaji dari dua sisi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ditinjau dari hukum Islam yakni konsep maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan karya ilmiah ini menggunakan perspektif Hukum Islam maslahah mursalah yakni dengan metode penetapah hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara’ tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Desa Delik Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerKaBPN) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah. Meskipun demikian, ada hal yang belum terlaksana yakni pembangunan rest area sebagaimana sesuai dengan rencana tata ruang pembangunan. Kepentingan yang terdapat dalam undang-undang sejalan dengan konsep maslahah mursalah yakni pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan mengutamakan kepentingan mayoritas orang banyak yakni Negara, Bangsa dan rakyat disamping kepentingan individu. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunannya hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana, pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat menyempurnakan suatu kehidupan serta menghilangkan kesulitan bagi masyarakat

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item