PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH

Sigit Prasetyo, NIM.: 16370038 (2020) PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH) 16370038_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH) 16370038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, maupun lainnya, pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan izin terkait PLTU Batang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif Maṣlaḥah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini yang mengatur perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Desa dan Warga dari 3 desa, yaitu Ponowareng, Ujungnegoro dam Karanggeneng. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara teori yang digunakan adalah teori maṣlaḥah. Hasil penelitian ini bahwa perizinan pendirian PLTU Batang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang tahun 2011-2031, Karena sudah sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tentang pendirian PLTU Batang, seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 dan Pasal 43 yang Pasal-pasal tersebut merupakan inti pengaturan perizinan pendirian PLTU Batang. Hal ini sesuai dengan prinsip dari maṣlaḥah al-mula‟imah, yaitu maṣlaḥah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkup yang umum (al- Uṣūl al-Khamsah : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). al-maṣlaḥah alGarībah, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara‟ terhadapnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item